Dani Setiawan | danisetiawanku.com: belajar

Ideologi dan Beberapa macemnya

belajar Wednesday, April 29, 2009

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Katanya sendiri diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "sains tentang ide". Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu, sebagai akal sehat dan beberapa kecenderungan filosofis, atau sebagai serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat yang dominan kepada seluruh anggota masyarakat (definisi ideologi Marxisme). Ideologi juga dapat didefinisikan sebagai aqidah 'aqliyyah (akidah yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Di sini akidah ialah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup; serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan.

Dari definisi di atas, sesuatu bisa disebut ideologi jika memiliki dua syarat, yakni: ide yang meliputi aqidah 'aqliyyah dan penyelesaian masalah hidup. Jadi, ideologi harus unik karena harus bisa memecahkan problematika kehidupan. Metode yang meliputi metode penerapan, penjagaan, dan penyebarluasan ideologi. Jadi, ideologi harus khas karena harus disebarluaskan ke luar wilayah lahirnya ideologi itu. Jadi, suatu ideologi bukan semata berupa pemikiran teoretis seperti filsafat, melainkan dapat dijelmakan secara operasional dalam kehidupan. Menurut definisi kedua tersebut, apabila sesuatu tidak memiliki dua hal di atas, maka tidak bisa disebut ideologi, melainkan sekedar paham.

Liberalisme

Mengenai konsep liberalisme, dapat kita tarik beberapa pokok pemikiran yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut:

1. inti pemikiran : kebebasan individu

2. perkembangan : berkembang sebagai respons terhadap pola kekuasaan negara yang absolut, pada tumbuhnya negara otoriter yang disertai dengan pembatasan ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan terhadap warganegara

3. landasan pemikirannya adalah bahwa menusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi-pekerti, tanpa harus diadakannya pola-pola pengaturan yang ketat dan bersifat memaksa terhadapnya.

4. system pemerintahan (harus): demokrasi

Konservatisme

Hal atau unsure yang terkandung di dalamnya, antara lain:

1. inti pemikiran : memelihara kondisi yang ada, mempertahankan kestabilan, baik berupa kestabilan yang dinamis maupun kestabilan yang statis. Tidak jarang pula bahwa pola pemikiran ini dilandasi oleh kenangan manis mengenai kondisi kini dan masa lampau

2. filsafatnya adalah bahwa perubahan tidak selalu berarti kemajuan. Oleh karena itu, sebaiknya perubahan berlangsung tahap demi tahap, tanpa menggoncang struktur social politik dalam negara atau masyarakat yang bersangkutan.

3. landasan pemikirannya adalah bahwa pada dasarnya manusia lemah dan terdapat “evil instinct and desires” dalam dirinya. oleh karena itu perlu pola-pola pengendalian melalui peraturan yang ketat

4. system pemerintahan (boleh): demokrasi, otoriter

Komunisme

Gelombang komunisme abad kedua puluh ini, tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Partai Bolshevik di Rusia. Gerakan-gerakan komunisme international yang tumbuh sampai sekarang boleh dikatakan merupakan perkembangan dari Partai Bolshevik yang didirikan oleh Lenin

1. inti pemikiran: perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas dimasyarakat, sehingga negara hanya sasaran antara.

2. landasan pemikiran : a. penolakan situasi dan kondisi masa lampau, baik secara tegas ataupun tidak, b. analisa yang cendrung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada, c. berisi resep perbaikan untuk masa depan dan, d. rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan yang berbeda-beda.

3. system pemerintahan (hanya): otoriter/totaliter/dictator

Marxisme

Marxisme, dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai jembatan antara revolusi Prancis dan revolusi Proletar Rusia tahun 1917. Untuk memahami Marxisme sebagai satu ajaran filsafat dan doktrin revolusioner, serta kaitannya dengan gerakan komunisme di Uni Soviet maupun di bagian dunia lainnya, barangkali perlu mengetahui terlebih dahulu kerangka histories Marxisme itu sendiri.

Berbicara masalah Marxisme, memang tidak bisa lepas dari nama-nama tokoh seperti Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895). Kedua tokoh inilah yang mulai mengembangkan akar-akar komunisme dalam pengertiannya yang sekarang ini. Transisi dari kondisi masyarakat agraris ke arah industrialisasi menjadi landasan kedua tokoh diatas dalam mengembangkan pemikirannya. Dimana eropa barat telah menjdai pusat ekonomi dunia, dan adanya kenyataan di mana Inggris Raya berhasil menciptakan model perkembangan ekonomi dan demokrasi politik.

Tiga hal yang merupakan komponen dasar dari Marxisme adalah :

1. filsafat dialectical and historical materialism

2. sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada teori nilai tenaga kerja dari David Ricardo (1772) dan Adam Smith (1723-1790)

3. menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan kelas. Konsep ini dipandang mampu membawa masyarakat ke arah komunitas kelas.

Dalam teori yang dikembangkannya, Marx memang meminjam metode dialektika Hegel. Menurut metode tersebut, perubahan-perubahan dalam pemikiran, sifat dan bahkan perubahan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui tiga tahap, yaitu tesis (affirmation), antitesis (negation), dan sintesisI (unification). Dalam hubungan ini Marx cendrung mendasarkan pemikiran kepada argumentasi Hegel yang menandaskan bahwa kontradiksi dan konflik dari berbagai hal yang saling berlawanan satu sama lain sebenarnya bisa membawa pergeseran kehidupan social-politik dari tingkat yang sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain dari itu, suatu tingkat kemajuan akan bisa dicapai dengan jalan menghancurkan hal-hal yang lama dan sekaligus memunculkan hal-hal yang baru.

Feminisme

1. Inti pemikiran : emansipasi wanita

2. Landasan pemikiran: bahwa wanita tidak hanya berkutat pada urusan wanita saja melainkan juga dapat melakukan seprti apa yang dilakukan oleh pria. Wanita dapat melakukan apa saja.

3. System pemerintahan: demokrasi

Sosialisme

Hal-hal pokok yang terkandung dalam Sosialisme, adalah:

1. inti pemikiran : kolektifitas (kebersamaan) (gotong royong)

2. filsafatnya : pemerataan dan kesederajatan

bahwa pengaturan agar setiap orang diperlakukan sama dan ada pemerataan dalm berbagai hal (pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha,dll)

3. landasan pemikiran : bahwa masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dan manusia akan lebih baik serta layak kehidupannya jika ada kerja sama melalui fungsi yang dilaksakan oleh negara

4. system pemerintahan (boleh): demokrasi, otoriter

Fasisme

Semboyan fasisme, adalah “Crediere, Obediere, Combattere” (yakinlah, tunduklah, berjuanglah). Berkembang di Italia, antara tahun 1992-1943. setelah Benito Musolini terbunuh tahun 1943, fasisme di Italia berakhir. Demikian pula Nazisme di Jerman. Namun, sebagai suatu bentuk ideology, fasisme tetap ada. Fasisme banyak kemiripannya dengan teori pemikiran Machiavelistis dari Niccolo Machiavelli, yang menegaskan bahwa negara dan pemerintah perelu bertindak keras agar “ditakuti” oleh rakyat. fasisme di Italis (=Nazisme di Jerman), sebagai system pemerintahan otoriter dictator memang berhasil menyelamatkan Italia pada masa itu (1922-1943) dari anarkisme dan dari komunism. Walaupun begitu, kenyataannya adalah, bahwa fasisme telah menginjak-nginjak demokrasi dan hak asasi.

1. Inti pemikiran : negara diperlukan untuk mengatur masyarakat

2. filsafat : rakyat diperintah dengan cara-cara yang membuat mereka takut dan dengan demikian patuh kepada pemerintah. Lalu, pemerintah yang mengatur segalanya mengenai apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan oleh rakyat

3. landasan pemikiran : suatu bangsa perlu mempunyai pemerintahan yang kuat dan berwibawa sepenuhnya atas berbagai kepentingan rakyat dan dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. oleh karena itu, kekuasaan negara perlu dipergang koalisi sipil dengan militer yaitu partai yang berkuasa (fasis di Italia, Nazi di Jerman, Peronista di Argentina) bersama-sama pihak angkatan bersenjata

4. system pemerintahan (harus) : otoriter

Kapitalisme

Kapitalisme adalah bentuk system perokonomian

1. inti pemikiran : perkonomian individu

2. fisafat : negara tidak boleh mencampuri kegiatan-kegiatan perekonomian, khususnya menyangkut kegiatan perekonomian perseorangan

3. landasan pemikiran : kebebasan ekonomi yang bersifat perseorangan pada instansi terakhir akan mampu mengangkat kemajuan perekonomian seluruh masyarakat

4. system pemerintahan : demokrasi.

Demokrasi

Demokrasi artinya hukum untuk rakyat oleh rakyat. kata ini merupakan himpunan dari dua kata : demos yang berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Jadi artinya kekuasaan ditangan rakyat.Sebenarnya pemikiran untuk melibatkan rakyat dalam kekuasaan sudah muncul sejak zaman dahulu. Di beberapa kota Yunani didapatkan bukti nyata yang menguatkan hal ini, seperti di Athena dan Sparta. Hal ini pernah diungkapkan Plato, bahwa sumber kepemimpinan ialah kehendak yang bersatu milik rakyat. dalam suatu kesempatan Aristoteles menjelaskan macam-macam pemerintahan, dengan berkata,“ada tiga mcam pemerintahan: kerajaan, aristokrasi, republik, atau rakyat memagang sendiri kendali urusannya.”

1. inti pemikiran: kedaulatan ditangan rakyat

2. filsafat : menurut Dr. M. Kamil Lailah menetapkan tiga macam justifikasi ilmiah dari prinsip demokrasi, yaitu: a. ditilik dari pangkal tolak dan perimabngan yang benar, bahwa system ini dimaksudkan untuk kepentingan social dan bukan untuk kepentingan individu, b. unjustifikasi berbagai macam teori yang bersebrangan dengan prinsip demokrasi, c. opini umum dan pengaruhnya

3. landasan pemikiran. Rakyat membuat ketetapan hukum bagi dirinya sendiri lewat dewan perwakilan, yang kemudian dilaksanakan oleh pihak pemerintah atau eksekutif.

4. system pemerintahan (harus) : domokrasi

Neoliberalisme

1. Inti pemikiran : mengembalikan kebebasan individu

2. filsafat : sebagai perkembangan dari liberalisme

3. landasan pemikiran : setiap manusia pada hakikatnya baik dan berbudi pekerti

4. system pemerintahan : demokrasi

Disusun untuk dari berbagai sumber untuk tugas kuliah

Share |

MASA DEPAN DEMOKRASI ISLAM

belajar Tuesday, April 14, 2009

Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Teori komunis Karl Marx, Friedrich Engels dan pengikut mereka, sering dikenal dengan marxisme, dianggap sebagai salah satu ideologi politik paling berpengaruh. Contoh ideologi yang lain misalnya anarkisme, kapitalisme, komunisme, komunitarianisme, konservatisme, neoliberalisme, demokrasi kristen, fasisme, monarkisme, nasionalisme, nazisme, liberalisme, libertarianisme, sosialisme ,dan demokrat sosial.

Ideologi yang nantinya mungkin akan berkembang pesat di berbagai belahan dunia adalah demokrasi Islam, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Sebuah ideologi demokrasi namun dengan tetap mengacu pada ajaran Islam. Karena demokrasi merupakan sebuah sistem yang dianggap paling baik untuk saat ini sehingga menjadi dambaan hampir semua insan politik. Meskipun kemudian banyak mengalami pergeseran ke arah yang terlalu bebas dan tak bertanggungjawab. Kita ketahui bahwa negara-negara Islam di dunia banyak menggunakan sistem monarki, kesultanan, kerajaan atau secara turun menurun dalam pemilihan pemimpin atau khalifah. Tentu saja ini akan menjadi salah satu hambatan. Banyak orang mengira bahwa demokrasi sangat tidak cocok dengan Islam. Namun hal itu merupakan suatu pandangan yang salah, karena Islam sendiri juga mengajarkan tentang demokrasi.

Gerakan demokrasi di Timur Tengah misalnya, sebenarnya sudah lama muncul. Isu liberalisasi politik dan demokrasi semakin deras sebagai isu di Timur Tengah menyusul gelombang demokratisasi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Pergolakan politik di Aljazair, sebagai akibat dihentikannya proses demokratisasi guna mencegah naiknya partai FIS (Front Islamique du Salut) ke tampuk kekuasaan, mendorong perdebatan masalah demokratisasi di Timur Tengah. Tuntutan terhadap pemerintahan yang lebih demokratis muncul di beberapa negara seperti Kuwait, Irak dan Arab Saudi. Padahal negara-negara Arab pada umumnya, kata Michael C Hudson adalah menganut system politik “a-demokratis” (untuk tidak menyebut “totaliter”, “otoriter” atau “dictator”). (Sihbudi, 1993:124). Pada umumnya rezim-rezim di dunia Arab meraih kekuasaan melalui dua alternatif: yakni pertama, karena warisan (monarki) seperti di Kuwait, Arab Saudi, dan sebagainya. Kedua, kudeta militer seperti di Irak dan Libya.

Krisis otoritarianisme yang melanda dunia ini ternyata tidak mesti mengarah pada pemunculan rezim-rezim demokrasi liberal. Meskipun demokratisasi muncul diberbagai belahan dunia seperti Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Timur, akan tetapi revolusi liberal menyisakan sebagian wilayah tertentu seperti Timur Tengah yang relatif tidak tersentuh. Islam dipandang sebagai penghalang utama menuju demokrasi, sebagaimana ditunjukkan pada pemilu di Aljazair (1990), atau Iran pada periode lebih awal, demokrasi yang lebih luas tidak boleh menyebabkan liberalisasi yang lebih luas karena membawa pada kekuatan kaum fundamentalis yang berharap menciptakan bentuk teokrasi yang popular.(Fukuyama, 2001:87)

Sehingga menurut Huntington, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam bisa dikategorikan sebagai negara demokratis. Dan jika demokratisasi berkembang di Timur Tengah justru cenderung memberikan peluang bagi kebangkitan “fundamentalisme” Islam. Seperti disinggung Samuel P. Huntington bahwa dewasa ini yang paling potensial menjadi kekuatan politik alternative , baik bagi rezim-rezim dictator militer maupun monarki absolute, di kawasan Timur Tengah, tidak lain dari kaum “fundamentalis”. Seperti terjadi di Aljazair, Kuwait, Libanon, Mesir dan mungkin Turki. (Huntington, 1991).

Mayoritas penduduk di Indonesia dan berbagai negara di Timur Tengah adalah beragama Islam. Oleh karena itu penting untuk dibahas keterkaitan antara demokrasi dan Islam. Banyak pengamat mengatakan tentang antitesis antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai Islam. Ada beberapa pendapat mengenai keterkaitan antara Demokrasi dan Islam. Jika yang dimaksud demokrasi adalah system pemerintahan yang bertolak belakang dengan kediktatoran, maka Islam sudah sesuai demokrasi, kata seorang intelektual Iran Hamid Enayat. Dalam Islam tidak mengenal pemerintahan oleh satu orang atau sekelompok orang. Dasar semua keputusan dan tindakan suatu negara Islam bukan keinginan atau kehendak individu, tapi Syariat, yang merupakan kumpulan aturan-aturan dari Al Qur’an dan Hadits.

Tradisi Yahudi-Kristen yang pernah mendukung absolutisme dan monarki, meskipun kemudian diinterpretasi kembali sesuai dengan ideal demokrasi. Nilai-nilai Islam juga memberi kemungkinan untuk banyak interpretasi, Islam juga dapat digunakan untuk mendukung demokrasi dan kediktatoran, republikanisme dan monarki. (Esposito, 1996:58). Nilai-nilai dan tradisi Islam dapat dipakai secara memadai untuk mendukung otritarianisme atau memobilisasi protes. (El-Affendi, 2002:227).

Menurut Al Maududi, Islam menggunakan istilah kekhalifahan, bukan kedaulatan. Kedaulatan hanya milik Tuhan, sehingga siapapun pemegang kekuasaan dan yang memerintah sesuai Hukum Tuhan pastilah merupakan khalifah dari Penguasa Tertinggi dan tidak akan berwenang mengerahkan kekuasaan apapun kekuali kekuasaan-kekuasaan yang telah didelegasikan kepadanya. (Esposito and Piscatori, 1991). Kata Maududi, dalam masyarakat seperti itu tidak ada ruang bagi kediktatoran seseorang atau sekelompok tertentu atas yang lainnya. Tidak ada hak istimewa bagi seorang atau sekleompok orang. Penguasa bertanggung jawab kepada Tuhan, sekaligus dimintai pertanggungjawaban oleh mereka yang mendelegasikan kekhalifahan mereka kepadanya. Imam Khomeini juga menolak kediktatoran dengan menyatakan bahwa pemerintahan Islam bukanlah tirani yang kepala negaranya dapat bertindak sewenang-wenang menggunakan harta dan nyawa rakyat sekehendaknya. Bahkan pernah melontarkan istilah “Islamic Democracy”.

Sedang menurut John L Esposito dan James P Piscatori menyatakan bahwa Islam pada kenyataannya memberikan kemungkinan pada bermacam interpretasi, Islam bisa digunakan untuk mendukung demokrasi mupun kediktatoran, republikanisme maupun monarki. Menurut Esposito dan Piscatori, dalam hubungan demokrasi dan Islam, terdapat tiga aliran. Aliran pemikiran yang berpendapat, bahwa Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya prinsip Shura (musyawarah), tapi juga karena konsep-konsep: ijtihad (independent reasoning) dan ijma’ (konsensus/permufakatan). (Enayat, 1988:201)

Aliran pemikiran yang menolak gagasan Islam dan demokrasi. Shaykh Fadlallah Nuri mengemukakan satu kunci gagasan demokrasi, persamaan semua warganegara adalah “imposible” dalam Islam. (Esposito and Piscatori, 1991:436). Sayyid Qutb menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah sebagaimana tercantum dalam al Qur’an. Ia percaya syariat sudah sangat lengkap sebagai suatu system moral dan hukum, sehingga tidak diperlukan legislasi lain. Sedang Shaykh Muhammad Mutawwali al-Sha’rawi mengatakan Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi. Sementara Ali Benhajd menegaskan bahwa konsep demokrasi harus digantikan dengan prinsipprinsip pemerintahan yang Islami. Para teoritisi politik Barat saja sudah mulai memandang demokrasi sebagai ”sebuah sistem yang cacat” (a flawed system). (Ibid. 436)

Aliran ketiga ini menyetujui prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, tapi lain pihak mengakui perbedaan diantara keduanya. Menurut Maududi, dalam demokrasi sekuler Barat, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi dalam Islam juga memiliki wawasan yang mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa kalau di dalam system Barat suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi kita kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang digariskan hukum Ilahi. (Maududi, 1990:243). Menurut Ghannousi, demokrasi, kedaulatan rakyat dan peranan negara-”negara bukan berasal dari Tuhan tetapi dari rakyat...negara harus memberikan manfaat bagi umat”- pemilihan umum multipartai, dan aturan konstitusi adalah bagian dari pemikiran ”Islam baru”. Mourou berpendapat bahwa undang-undang berasal dari Tuhan, tetapi kedaulatan ada di tangan rakyat.

Tentu saja jika ada wacana mengenai demokrasi Islam, maka negara yang paling menentang adalah Amerika beserta sekutu setianya. Amerika selalu melakukan antisipasi jika ada sesuatu yang menurut mereka dapat mengganggu stabilitas mereka di dunia. Seperti yang dilakukan terhadap China. Diakui atau tidak, sampai saat ini Cina masih merupakan satu-satunya negara Sosialis yang terbesar, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet. Setelah reformasi Deng Xiopeng, Cina memang telah menganut ekonomi pasar, artinya dalam bidang ekonomi Cina telah melakukan reformasi, atau lebih tepatnya adaptasi Sosialisme dengan Kapitalisme, meski secara politik Cina tetap tidak berubah. Pendekatan yang dilakukan oleh Cina ini persis seperti yang pernah dilakukan oleh Amerika dekade 50-an abad ke-20 M, saat sejumlah penguasa pro-Amerika mengumumkan apa yang ketika itu dikenal dengan istilah State Socialism (Sosialisme Negara). Sebut saja, Gamal Abdul Naser (Mesir), dan Ahmed Ben Bellah (Aljazaer). Intinya, Kapitalisme dibalut dengan ide-ide Sosialisme. Nah, justru dengan adaptasi seperti ini, Cina telah menjelma menjadi kekuatan besar dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa

Upaya Amerika untuk memukul Cina memang terus dilakukan, tetapi nyaris tidak berhasil. Perang Vietnam yang dilakukan oleh Amerika pada zaman Nixon, dengan maksud untuk memancing keterlibatan Cina dalam membela Vietnam, sehingga kelak bisa dijadikan sebagai justifikasi bagi Amerika untuk menggebuk Cina ramai-ramai ternyata telah dibaca oleh Mao Che Thung. Setelah itu, melalui penguasa Kamboja yang pro-Amerika, Norodom Sihanok, Amerika pun melakukan hal yang sama, tetapi gagal menyeret Cina. Peperangan itu pun akhirnya berhenti setelah Mao meninggal, dan diganti penguasa berikutnya. Ketika itu, Cina dianggap sebagai ancaman setelah melihat ambisi Mao untuk melakukan ekspansi ke luar. Berbeda dengan penggantinya. Maka, praktis tidak ada konflik besar yang menyeret Cina, seperti pada zaman Mao. Meski tidak berarti ancaman Cina telah pudar.

Maka, Amerika terus memprovokasi Taiwan agar menjadi duri di dalam daging bagi Cina. Secara politis, Amerika memang mengakui kebijakan One China, satu Cina, tetapi kenyataannya upaya-upaya Amerika secara terbuka melakukan kunjungan ke Taiwan, dan menerima kunjungan penguasa Taiwan di Amerika jelas membuktikan hal itu. Ditambah lagi kunjungan Clinton yang terakhir ke Taiwan, beberapa hari yang lalu. Semuanya itu, tidak lain adalah agar konflik Cina-Taiwan terus bergolak. Dengan begitu, Cina akan terus disibukkan dengan persoalan domestiknya, dan suatu ketika saat keinginan rakyat Taiwan bulat untuk memisahkan diri dari Cina, yang didukung dengan momentum yang tepat, maka semuanya itu akan menjadi justifikasi bagi Amerika untuk menyerang Cina. Cina juga begitu, terus-menerus meningkatkan kemampuan militernya, termasuk persenjataan nuklirnya guna menghadapi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi, khususnya dalam menghadapi ancaman Amerika.

Pendudukan Amerika terhadap Afganistan juga telah dibaca Cina, sebagai situasi yang bisa mengancam keamanannya. Maka, Cina pun segera mengirim pasukan ke kawasan tersebut. Intinya, Cina memang merupakan ancaman real bagi Amerika. Ini semakin kelihatan, ketika Uni Eropa mencabut embargonya terhadap Cina, maka kontan saja anggota Konggres Amerika mengancam akan mengembargo Uni Eropa. Sedangkan Uni Eropa dengan sikapnya anti pendudukan Amerika di Irak, khususnya Perancis, bukan berarti tidak setuju dengan tindakan Amerika, atau tidak mempunyai kepentingan terhadap Timur Tengah.

Yang diinginkan oleh Uni Eropa adalah, bahwa setelah posisi politiknya di dunia ketiga, khususnya dunia Islam, Uni Eropa lebih memilih sikap yang berlawanan dengan Amerika guna menarik simpati dunia Islam. Jika berhasil, maka sentimen anti-Amerika itu akan membuahkan perlawanan, yang pada akhirnya dunia Islam tidak lagi lari kepada Amerika tetapi ke Uni Eropa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Cina. Dalam kasus Cina, Uni Eropa ingin mengambil keuntungan ekonomi dan politik dari Cina dalam kasus pencabutan embargonya terhadap Cina.

Selama dunia Islam dan Indonesia khususnya tetap berpegang pada akar keislamannya, karena mayoritas penduduknya adalah Muslim, maka selama itu tetap akan menjadi ancaman potensial bagi Amerika dan negara-negara Barat yang lainnya. Ancaman potensial itu akan menjadi ancaman real, jika dunia secara keseluruhan bersatu dan menjelma menjadi kekuatan baru, yaitu ketika mereka (negara-negara Islam) berada di bawah satu payung negara Khilafah, seperti bentuk Uni Eropa namun dengan pemerintahan syariat Islam secara lebih demokratis, khalifah atau pemimpin yang dipilih secara demokratis, kehidupan yang tetap terjaga baik antara kaum mayoritas dan minoritas.

Mahatir Muhammad, dalam banyak kesempatan, baik ketika masih menjabat sebagai perdana menteri maupun setelah lengser, sering menyatakan keprihatinannya atas kondisi umat Islam dan dunia Islam saat ini. Intinya, Mahatir mendambakan persatuan umat Islam, agar umat ini menjadi kuat, meski barangkali Mahatir belum mempunyai gambaran yang real tentang persatuan seperti apa yang bisa mengubah potensi ummat Islam ini menjadi kekuatan raksasa. Artinya, kesadaran itu sudah ada, tinggal formatnya seperti apa nantinya. Mungkin demokrasi Islam akan menjadi format pilihan umat muslim.

Demokrasi Islam tidak bisa ditegakkan tanpa dua syarat. Pertama, dukungan populer atau masyarakat bawah. Di sini peran ajaran Islam yang menjadi faktor penting dalam membentuk pandangan publik di sana amatlah vital. Demokrasi sebagai sistem politik harus mempunyai jangkar kultural dalam tradisi agama yang mengakar di masyarakat Muslim. Dengan demikian, demokrasi tidak bisa "ditanamkan" secara paksa dari luar atau "diimpor" dari Barat dan dipajang kepada publik di sana. Demokrasi harus berproses dari "dalam" meski faktor-faktor eksternal dan lingkungan internasional tetap berpengaruh. Home-grown democracy, demokrasi yang tumbuh di kebun sendiri, amatlah penting.

#Disusun dari berbagai macam sumber untuk tugas kuliah.

Share |

Pages

Ideologi dan Beberapa macemnya

MASA DEPAN DEMOKRASI ISLAM

DANISETIAWANKU.COM

Visitor

Social Media Profiles

Youtube Danis

Artikel Terbaru

Archives

Popular Posts

Google Translate